
Palangka Raya – Pelanggaran lalu lintas masih menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam upaya meningkatkan keselamatan berkendara di Provinsi Kalimantan Tengah. Berbagai perilaku, seperti melanggar batas kecepatan, menerobos lampu lalu lintas, tidak menggunakan perlengkapan keselamatan, menggunakan telepon seluler saat berkendara, hingga kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL), dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan.
Berdasarkan data Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Kalimantan Tengah, sepanjang Januari – Oktober 2026 tercatat 4668 pelanggaran lalu lintas di Kalimantan Tengah. Dari jumlah tersebut, pelanggaran yang paling banyak ditemukan meliputi Tidak Menggunakan Sabuk Pengaman, Tidak Menggunakan Helm, dan Melawan Arus.
Sementara itu, berdasarkan data IRSMS Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Kalimantan Tengah, pada periode yang sama tercatat 1.008 kasus kecelakaan yang mengakibatkan 231 orang meninggal dunia dan 1.338 orang mengalami luka-luka.
Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, Andreas Palem Santosa, S.T., M.T., mengatakan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas merupakan bagian penting dari upaya mencegah kecelakaan.
“Pelanggaran lalu lintas dapat menciptakan situasi yang membahayakan, baik bagi pelanggar maupun pengguna jalan lainnya. Misalnya, melanggar batas kecepatan dapat mengurangi waktu pengendara untuk bereaksi, sedangkan menerobos lampu lalu lintas berpotensi menimbulkan konflik dengan kendaraan dari arah lain,” ujar Andreas Palem.
Menurut dia, keselamatan berkendara perlu dibangun melalui pemahaman bahwa setiap aturan memiliki tujuan untuk mengendalikan risiko di jalan. Karena itu, edukasi perlu dilakukan secara konsisten dan disertai pengawasan serta penegakan hukum.
Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja Kalimantan Tengah, Alfin Syahrin, menyampaikan bahwa tingginya angka pelanggaran lalu lintas terus menjadi perhatian bersama dalam upaya menekan kecelakaan dan fatalitas di wilayah tersebut.
“Kami terus memperkuat koordinasi dengan Kepolisian, Dinas Perhubungan, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya untuk mendorong pencegahan kecelakaan. Upaya tersebut dilakukan melalui edukasi, sosialisasi, serta kegiatan yang menyasar kelompok masyarakat dan komunitas pengguna jalan,” kata Alfin
Sejumlah program telah dijalankan bersama para pemangku kepentingan, antara lain Thematic Campaign. Jasa Raharja juga menggandeng Safety Agent Community yang terdiri dari beberapa komunitas untuk menyampaikan pesan keselamatan melalui glorifikasi flyer keselamatan dengan tema yang selaras dengan penyebab kasus kecelakaan.
Alfin mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi setiap aturan lalu lintas, seperti menjaga kecepatan, menggunakan helm dan sabuk keselamatan, serta memastikan kendaraan dalam kondisi laik jalan.
“Jangan menunggu kecelakaan terjadi untuk menyadari pentingnya keselamatan. Setiap pengguna jalan memiliki tanggung jawab untuk mematuhi aturan dan menjaga keselamatan Bersama.” Selain memperkuat upaya pencegahan, Jasa Raharja juga memastikan hak masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas dapat terpenuhi sesuai ketentuan. Seluruh proses pengurusan santunan Jasa Raharja tidak dipungut biaya atau gratis. Masyarakat diimbau untuk mengurus santunan secara langsung melalui kantor Jasa Raharja atau petugas yang berwenang tanpa menggunakan jasa perantara. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh kepastian pelayanan secara mudah, transparan, dan akuntabel.
